TEROPONGNTT, LABUAN BAJO – Wakil Ketua DPRD Manggarai Barat, Marselinus Jeramun menegaskan, sesuai aturan perundang-undangan dan peraturan Menteri Perhubungan, syahbandar tidak boleh menentukan tarif bongkar muat barang di pelabuhan. Sebagai salah satu Pimpinan DPRD Manggarai Barat, Marselinus Jeramun mendorong syabandar Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Labuan Bajo, agar bekerja professional dan sesuai aturan.
“Dari sisi aturan, kami (DPRD Kabupaten Manggarai Barat, red) hanya bersifat koordinasi (dengan KUPP Labuan Bajo, red), tetapi sesuai regulasi, syahbandar memang tidak boleh menentukan tarif bongkar muat barang di pelabuhan,” kata Marselinus Jeramun ketika dihubungi melalui telepon pada ponselnya, Jumat (31/7/2020).
Wakil Ketua DPRD Manggarai Barat, Marselinus Jeramun mengatakan hal ini, menjawab pertanyaan wartawan Teropongntt.com, perihal hasil rapat dengar pendapat antara DPRD Manggarai Barat dengan Kepala KUPP Labuan Bajo, Simon Baun yang digelar, Rabu (29/7/2020). Rapat dengar mendapat tersebut terkait kisruh penetapan tarif bongkar muat barang di Pelabuhan Labuan Bajo yang terasa memberatkan pihak pengusaha.
“Kalau ada koperasi (Koperasi TKBM, red), ya serahkan itu kepada koperasi. Syabandar tidak boleh ikut campur dalam penarikan retribusi. Dan sesuai aturan, undang-uandang (UU) maupun peraturan Menteri Perhubungan, pegawai syabhandar tidak boleh terlibat dalam kepengurusan koperasi, apalagi terlibat dalam menentukan tarif bongkar muat,” tegas Marselinus Jeramun.
Sebagai salah satu pimpinan DPRD, kata Marselinus Jeramun, pihaknya meminta syahbandar Pelabuhan Labuan Bajo agar bekerja professional dan sesuai aturan. Tidak boleh melampaui kewenangan dalam bekerja dan menjalankan tugas.
“Saya selaku salah satu pimpinan DPRD mendorong supaya syahbandar harus professional dan bekerja sesuai aturan. Bahwa tugas dia untuk melakukan koordinasi penertiban terhadap ketetuan tarif iya, tapi dia tidak boleh melampaui kewenangannya. Dominan di situ,” kata Marselinus Jeramun..
Sementara disinggung alasan pihak KUPP Labuan Bajo atau Syahbandar Labuan Bajo bahwa penetapan tariff bongkar muat barang dilakukan sesuai perturan Menteri Perhubungan nomor KM 35 Tahun 2007, dan apakah pihak DPRD Manggarai Barat melihat ada yang cocok atau sesuai dengan aturan tersebut, Marselinus Jeramun mengatakan, dirinya tidak yakin.
“Saya tidak yakin. Semua pelaku pelabuhan pasti tahu aturan. Jangan dibaut seolah-olah syahbandar saja yang tahu aturan,” kata Marselinus Jeramun.
Sedangkan menyangkut badan hukum Koperasi TKBM Pelabuhan Labuan Bajo, Marselinus Jeramun mengatakan, setiap koperasi harus ada AD/ART (anggaran dasar dan anggaran rumah tangga) dan pendirian koperasi harus dengan hukumnya. Apakah Koperasi TKBM Pelabuhan Labuan Bajo memiliki badan hukum dalam pembentukannya, Marselinus Jeramun menyebut bahwa sesuai informasi yang diterimanya, koperasi tersebut belum punya badan hokum.
“Setiap koperasi harus ada AD/ART. Setahu saya, Koperasi TKBM Pelabuhan Labuan Bajo belum ada badan hukumnya. Dan, kami mendorong supaya koperasi tersebut harus ada badan hukumnya,” kata Marselinus Jeramun.
Sebelumnya diberitakan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat akan menggelar rapat dengar pendapat dengan Kepala Kantor Unit Penyelengara Pelabuhan (KUPP) Labuan Bajo, Simon Baun, terkait kisruh penetapat tarif bongkar muat barang di pelabuhan tersebut. Rapat dengar pendapat ini berlangsung, Rabu (29/7/2020).
Sesuai informasi yang dihimpun Teropongntt.com, penetapan tarif bongkar muat barang di Pelabuhan Labuan Bajo memberatkan pihak pengusaha. Sementara pihak KUPP Labuan Bajo beralasan penetapan tarif ini berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 35 Tahun 2007 Tentang Pedoman Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat Barang Dari Dan Ke Kapal Di Pelabuhan.
Sejumlah pengusaha kemudian melaporkan hal tersebut ke lembaga DPRD Manggarai Barat sehingga lembaga dewan tersebut memanggil Kepala KUPP Labuan Bajo untuk didengarkan penjelasannya pada rapat gelar pendapat. Perihal pembentukan Koperasi TKBM Pelabuhan Labuan Bajo kemungkinan akan ikut dibahas dalam rapat dengar pendapat tersebut, karena ikut berkaitan dengan penerapan tarif bongkar muat barang di Pelabuhan Labuan Bajo.
(max)
Comment