TEROPONGNTT, KUPANG — Permintaan rumah dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di wilayah Provinsi NTT masih sangat besar meskipun saat ini sedang dalam massa pandemic Covid-19. Pada tahun 2020, persediaan rumah FLPP bahkan sudah habis di bulan September.
Hal ini dikatakan Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Bobby Pitoby, ketika dimintai tanggapannya terkait penandatanganan perjanjian kerjasama (PKS) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Bank NTT dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang dilakukan secara virtual, Jumat (18/12/2020).
Menurut Bobby Pitoby, DPD REI NTT bekerjsama dengan Bank NTT, membuat Program Gebyar Hunian KPR Bank NTT untuk mengantisipasi kehabisan kuota FLPP. Hal tersebut merupakan kelanjutan dari penandatanganan PKS FLPP dengan Kementerian PUPR.
“Permintaan rumah masih sangat besar meski menurun dibanding sebelum masa pandemic Covid-19. Oleh sebab itu, kita dari DPD REI NTT menggandeng Bank NTT untuk membuat program Gebyar Hunian KPR Bank NTT, guna mengantisipasi kehabisan kuota FLPP,” kata Bobby Pitoby.
Sebelumnya diberitakan, Bank NTT sebagai bank pembangunan daerah (BPD) melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama (PKS) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Acara penandatangan PKS dilakukan secara virtual pada, Jumat (18/12/2020).
Bank NTT merupakan salah satu dari 30 bank di seluruh Indonesia yang melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan Kementerian PUPR. Pada acara penandatanganan ini, sebanyak 21 bank melakukan penandatanganan PKS secara virtual sementara 9 bank dilakukan secara langsung di Kementerian PUPR.
(max)
Comment