TEROPONGNTT, JAKARTA — Komisi VIII DPR RI mengapresiaasi kinerja dan capaian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) selama tahun 2018 yang mencapai 91 persen. Meski demikian, Komisi VIII DPR RI juga berharap, evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2018 dijadikan basis bagi Kemen PPPA dalam menjalankan program di tahun anggaran selanjutnya.
Hal itu terungkap dalam rapat evaluasi pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran tahun 2018, Selasa (8/1/2019). Berbagai isu terkini seputar perempuan dan anak juga disoroti anggota Komisi VIII DPR RI yang hadir, seperti perdagangan orang, kekerasan perempuan dan anak, narkoba, prostitusi online yang melibatkan anak, hingga anak yang berhadapan dengan hukum.
Ketua Komisi VIII DPR RI, Ali Taher mengatakan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2018 dijadikan basis bagi Kemen PPPA dalam menjalankan program di tahun anggaran selanjutnya. Hal ini agar melahirkan kegiatan dan program terobosan baru.
Disamping itu, orientasi Kemen PPPA juga harus mengarah pada ketahanan keluarga agar mampu menjawab persoalan perempuan dan anak yang masih terjadi.
“Pertama, kami DPR mengapresiasi, apalagi melihat capaian 91 persen. Ini merupakan prestasi baik bagi Kemen PPPA. Tapi, namanya evaluasi, apa yang dikerjakan kemarin di masa selanjutnya harus lebih ditingkatkan,” kata Ali Taher.
Kedua, kata Ali Taher, dalam persoalan perempuan dan anak dalam konteks perlindungan belum jadi budaya bangsa. Khususnya dalam hal karakter menghargai perempuan dan anak. Apalagi sekarang tren angka perceraian juga semakin meningkat.
Maka, menurut Ali Taher, orientasi program selanjutnya perlu fokus pada penguatan keluarga. Sebab memutus mata rantai masalah perempuan dan anak dimulai dari keluarga.
(*/siaran pers KemenPPPA)
Comment