TEROPONGNTT, KUPANG – Atap gedung kantor Kecamatan Oebobo saat ini sudah banyak bocor akibat bangunan gedung yang sudah tua dan mulai rusak. Memasuki musim hujan, pelayanan masyarakat di kantor Kecamatan Oebobo dipredisi bakal terganggu.
Menyikapi kenyataan ini, Ketua Komisi I DPRD Kota Kupang, Yuven Tukung, mengatakan, Komisi I bersama Fraksi Partai Nasdem DPRD Kota Kupang, mengusulkan agar gedung kantor Kecamatan Oebobo dapat dialokasikan anggaran untuk dilakukan perbaikan.
“Memperhatikan infrastruktur sarana-prasarana di level kelurahan dan kecamatan, khusus di Kecamatan Oebobo diharapkan mendapat sentuhan anggaran di tahun 2024. Karena saat ini mereka mengalami kesulitan dalam pelayanan oleh karena gedung yang sudah bocor dan tidak memadai lagi untuk pelayanan pemerintahan,” kata Ketua Komisi I DPRD Kota Kupang, Yuven Tukung, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (22/11/2023).
Apalagi memasuki musim penghujan nanti, kata Yuven Tukung, kantor Kecamatan Oebobo akan tergenang air hujan dan membuat pelayanan pemerintahan di kantor kecamatan ini akan terganggu. Pekerjaan pelayanan terutama untuk urusan pelayanan administrasi juga juga menjadi kurang nyaman.
“Karena itulah, harapan Fraksi Nasdem dan Komisi I DPRD Kota Kupang agar ada sentuhan anggaran di APBD Tahun 2024 guna memberi jawaban atas kebutuhan perbaikan infrastruktur Gedung Kantor Kecamatan Oebobo ini,” kata Yuven Tukung.
Selain gedung kantor Kecamatan Oebobo, kata Yuven Tukung, hal yang sama juga dialami sejumlah kantor kelurahan di wilayah Kecamatan Oebobo dan juga kecamatan lainnya. Hal tersebut karena umumnya gedung kantor kelurahan dan kantor keluharan dan Kantor Kecamatan Oebobo adalah gedung tua yang dibangun sejak tahun 1990-an.
Hal ian yang juga disinggung ketua Komisi I DPRD Kota Kupang, Yuven Tukung, adalah terkait dana operasional kelurahan dan kecamatan yang dirasakan kurang memadai ditengah beban pelayanan Masyarakat yang cukup tinggi.
Menurut Yuven Tukung, apparat kelurahan dan juga kecamatan merasakan keluhan tersebut tetapi tidak bersuara, tetapi Fraksi Nasdem bersama Komisi I DPRD Kota Kupang merekam adanya pengeluhan tersebut. Pengeluhan ini wajar karena mobilitas pelayanan kepada masyarakat yang tinggi, apalagi budaya hidup masyarakat NTT yang mengedepankan rasa kebersamaan dan kekeluargaan.
Setiap ada acara kedukaan ataupun acara pesta pernikahan dan lainnya, seorang lurah pasti hadir dan turut ambil bagian. Dan kehadiran seorang lurah dalam setiap acara berdampak pada anggaran.
Karena itu, Komisi I DPRD Kota Kupang berharap, hal ini mendapat perhatian dalam pembahasan APBD Kota Kupang tahun 2024 yang kini sedang dibahas di Lembaga DPRD Kota Kupang bersama pemerintah.
(max)
Comment