TEROPONGNTT, JAKARTA — Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bersama Dirut PT Pupuk Indonesia dengan topik “Implementasi Pepres 6/2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi”. Ini merupakan kegiatan FGD berikutnya yang digelar Komisi IV DPR RI bersama PT Pupuk Indonesia.
Pada kegiatan FGD pertama, topik yang dibahas adalah “Penguatan Tata Kelola Subsidi Pupuk untuk Menjaga Ketahanan Pangan Nasional”. Saat itu kegiatan FGD digelar di Park Hyatt Jakarta pada Selasa 3 Desember 2024. Sementara kegiatan FGD kali ini digelar di Hotel Mulia Jakarta pada Selasa 18 Februari 2025.
Kegiatan Fokus Grup Discussion (FGD) bersama PT Pupuk Indonesia ini dipimpin Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto atau yang lebih dikenal dengan sapaan Titiek Soeharto, dan dihadiri langsung Dirut PT Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Usman Husin, dalam kegiatan FGD ini, menyoroti tentang banyak beredarnya pupuk palsu di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), sekaligus mempertanyakan sistem penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah NTT.
Untuk membuktikan banyaknya beredar pupuk palsu ini, Usman Husin meminta kepada Dirut PT. Pupuk Indonesia dan Kementerian Pertanian, agar menurunkan tim ke wilayah Provinsi NTT guna mengecek kebenarannya. Sekaligus dapat memantau langsung penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah Nusa Tenggara Timur.
“Banyak beredar pupuk palsu di NTT, karena itu saya minta Dirut PT Pupuk Indonesia dan Kementan Pertanian agar menurunkan tim ke NTT untuk mencek langsung penyaluran dan stok pupuk subsidi di Provinsi NTT,” kata Anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin, saat dihubungi melalui pesan whatsapp (WA) usai kegiatan FGD.
Terkait penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani, kata Usman Husin, PT. Pupuk Indonesia sebaiknya turun langsung ke NTT untuk mengecek keberadaan pupuk subsidi yang diterima petani. Sekaligus sebagai Upaya meminimalisasi peredaran pupuk palsu yang justru bisa mengganggu produktifitas tanaman pertanian.
“Kementrian Pertanian dan PT. Pupuk Indonesi juga kami minta supaya nama-nama penerima pupuk subsidi dan luas lahan yang digarap petani, ditempel di papan pengumuman kantor desa atau kelurahan, supaya penyaluran pupuknya bisa transparan dan tepat sasaran,” kata Usman Husin.
Selain nama-nama petani dan luas lahan yang digarap petani, kata Usman Husin, jumlah dan harga pupuk yang tersedia juga sebaiknya ditempelkan di papan pengumuman desa atau kelurahan, agar diketahui semua petani. Sehingga petani bisa melakukan upaya antisipasi jika ketersediaan pupuk subsidi sudah mulai menipis.
Usman Husin berharap, penyaluran pupuk subsidi bisa sampai ke tangan petani tepat waktu sesuai kebutuhan, sehingga Tingkat produksi tanaman pertanian bisa meningkat dan berdampak pada ketahanan pangan.
(max)
Comment