TEROPONGNTT, KUPANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT siap mengajukan pinjamanan sebesar Rp900 miliar kepada pihak perbankan untuk percepatan pembanggunan infrastruktur diwilayah NTT. Rencana ini sudah mendapat persetujuan DPRD NTT bahkan sudah diproses hingga di Kementerian Dalam Negeri (Kemndagri) dan akan dilanjutkan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Ketua DPRD NTT, Emi Nomleni mengatakan, lembaga DPRD NTT sudah membahas dan menetapkan keputusannya melalui rapat paripurna yakni menerima pengajuan pinjaman senilai Rp900 miliar dengan catatan, semua persyaratan pengajuan pinjaman harus bisa dilengkapi pemerintah Provinsi NTT. Sehingga pengajuan pinjaman tersebut tidak menuai masalah di kemudian hari.
Hal ini dijelaskan Ketua DPRD Provinsi NTT, Emi Nomleni dalam konferensi pers akhir tahun di gedung DPRD tersebut, Selasa (17/12/2019). Pada konferensi pers ini, Emi Nomleni didampingi Wakil Ketua DPRD NTT, Aloysius Malo Ladi.
Penjelasan Emi Nomleni ini menanggapi pertanyaan sejumlah wartawan yang menyebutkan masih ada pro-kontra di masyarakat terkait rencana pinjaman Pemprov NTT kepada pihak perbankan senilai Rp900 miliar. Bahkan, beberapa wartawan mengingatkan agar pemerintah dan DPRD lebih hati-hati dalam pelaksanaan keputusan pinjaman Rp900 miliar tersebut.
”Menyangkut pinjaman Rp900 miliar, sejak awal di dalam paripurna dewan, juga sudah disampaikan bahwa ada fraksi yang menerima, ada fraksi yang menerima dengan catatan, dan ada fraksi yang menolak rencana pemerintah ini. Dari ketiga pendapat fraksi tersebut, tentunya harus ada solusi untuk kita bisa menyelesaikan. Persoalannya adalah, APBD harus ditetapkan. Karena harus menjadi bagian dari pelaksanaan dan juga menjadi bagian dari pembiayaan, sehingga keputusan DPRD adalah memutuskan menerima rencana pinjaman Rp900 miliar tersebut tetapi disertai catatan yang harus dipenuhi pemerintah,” kata Emi Nomleni.
Kedepan, kata Emi Nomleni, DPRD NTT tentu akan terus mengawasi agar semua prosedur pinjaman dapat berjalan sesuai aturan dan dapat dilaksanakan sesuai peruntukannya yakni untuk percepatan pembangunan infrastruktur. Sehingga diharapkan bisa berdampak pada percepatan pembangunan dan peingkatan ekonomi masyarakat menuju NTT sejahtera.
Sementara Wakil Ketua DPRD NTT, Aloysius Malo Ladi menambahkan, terkait pinjaman daerah Rp900 miliar, pihak DPRD NTT telah melakukan konsultasi ke Kemendgri serta mendapat masukan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Rencananya hal ini juga akan didiskusikan juga dengan pimpinan KPK.
(max)
Comment