TEROPONGNTT, JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin benar-benar memberi perhatian serius pada kepastian ketersediaan stok pupuk bersubsidi bagi masyarakat petani. Baginya, kepastian ketersediaan stok pupuk bersubsidi sangat penting bila ingin menyukseskan Program Ketahanan Pangan di Indonesia.
Setelah bertanya langsung kepada Direktur Utama PT Petrokimia Gresik, Ir. Dwi Satriyo Annurogo, MT., IPU., dan Direktur Pemasaran PT. Pupuk Indonesia (Persero), Tri Wahyudi Saleh, pada Rabu 13 November 2024, kali ini Usman Husin menyinggung soal pendistribusian atau penyaluran pupuk termasuk jika terjadi bongkar muat pupuk bersubsidi melalui pelabuhan.
“Pendistribusian atau penyaluran pupuk bersubsidi yang tepat waktu hingga ke tangan petani sangat penting. Jangan sampai stok ada tetapi penyaluran tersendat atau terhambat, lalu petani tetap mengalami kesulitan pupuk. Kalau pendistribusiannya menggunakan kapal, maka saat sampai di Pelabuhan, bongkar muat pupuk harus jadi skala prioritas juga,” kata Usman Husin kepada wartawan saat dihubungi melalui telepon, Jumat (15/11/2024).
Anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin mengomentari hal ini ketika ditanya wartawan mengenai penyaluran atau pendistribusian pupuk bersubsidi kepada petani yang sering menjadi pengeluhan dan penyebab keterlambatan. Bahkan kadang menimbulkan dugaan, terjadi penimbunan pupuk bersubsidi oleh pedagang atau distributor pupuk.
Menurut Usman Husin, pihak perusahaan seperti PT Petrokimia Gresik, dan PT. Pupuk Indonesia (Persero), tentu memproduksi pupuk bersubsidi sesuai kuota yang ada, yang telah ditetapkan pemerintah. Dan bila terjadi gangguan dalam pendistribusian atau penyaluran, yang mungkin bisa terjadi adalah keterlambatan kapal pengangkut pupuk karena factor cuaca, atau bisa juga karena antrian saat bongkar muat di Pelabuhan.
Karena itu, Usman Husin menyarankan, agar bongkar muat kapal pengangkut pupuk di pelabuhan bisa dijadikan prioritas. Jangan sampai ada antrian bongkar muat pupuk hanya karena didahului dengan bongkar muat barang lain yang tidak masuk dalam skala prioritas, dan akibatnya pupuk terlambat sampai ke tangan petani dan terjadi ancaman pada Tingkat produksi pangan.
Sementara setelah bongkar muat di Pelabuhan, kata Usman Husin, hal yang perlu diperhatikan adalah agar penyalurannya tidak tertahan di gudang distributor pupuk bersubsidi. Jangan ada yang sengaja membuat pupuk bersubsidi terkesan langka lalu mulai bermain harga, sehingga petani justru menjadi sulit untuk mendapatkan pupuk bersubsidi.
“Karena itu Kementerian Pertanian bersama pemerintah daerah (Pemda) harus memberi perhatian akan hal ini. Apalagi saat ini petani segera memasuki musim tanam, karena kita sudah mau masuk musim hujan. Pupuk harus tersedia saat dibutuhkan petani,” kata Usman Husin.
Selain itu, Usman Husin menyarankan, pemerintah daerah melalui dinas pertanian, agar selalu mengumumkan kepada publik mengenai kondisi stok pupuk bersubsidi. Sehingga masyarakat petani bisa mengetahui kondisi terkini ketersediaan pupuk bersubsidi dari pemerintah dan bisa mengambil langkah antisipasi, atau melakukan inovasi agar kebutuhan pupuk pada tanaman tidak berkurang.
Misalnya, kata Usman Husin, jika ketersediaan pupuk bersubsidi dari pemerintah kurang, petani bisa melakukan inovasi dengan beralih ke pupuk organik yang berasal dari bahan-bahan alami yang mengandung bahan organik, seperti sisa tanaman, kotoran hewan dan lainnya. Yang paling penting adalah transparansi dalam penyaluran dan pendistribusian pupuk bersubsidi hingga ke tangan petani.
Hal ini penting dilakukan, kata Usman Husin, agar masalah kelangkaan pupuk yang selalu menjadi keluhan petani setiap musim tanam hingga musim panen tiba, bisa diatasi. Karena berdampak pada produktivitas hasil pertanian dan keberhasilan Program Swasembada Pangan Indonesia yang menjadi salah satu program penting Presiden Prabowo.
(max)
Comment