TEROPONGNTT, JAKARTA — BPJS Ketenagakerjaan harus bisa mensosialisasikan kepada masyarakat, khususnya nelayan, bahwa perlindungan ketenagakerjaan sangat penting untuk mereka. Selama ini, sosialisasi itu belum maksimal kepada para nelayan.
Akibatnya, banyak yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, bahkan ada beberapa yang justru menjadi peserta asuransi swasta dan BUMN, yang dianggap mereka lebih murah atau lebih cocok.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI, Ali Mahir usai pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI dengan Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Perikanan, BPJS Ketenagakerjaan, serta himpunan dan asosiasi persatuan nelayan yang ada di Provinsi Sumatera Utara, di Medan, Selasa (12/3/2019).
Ali mengatakan, agar para nelayan ikut serta dalam jaminan perlindungan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan harus lebih banyak mensosialisasikan dirinya ke mereka.
“Harus bisa menjelaskan manfaat-manfaat apa saja yang didapat dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, baik selama masa kerja dan juga di hari tuanya,” kata Ali.
Legislator Partai Nasdem ini pun meminta kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk bisa lebih banyak meng-cover perlindungan terhadap para peserta dibanding fasilitas yang diberikan asuransi-asuransi swasta.
“Jangan hanya itu-itu saja. Kalau hanya itu-itu saja, kesejahteraan mereka susah untuk bisa terlindungi,” ungkapnya.
Ali menjelaskan bahwa para nelayan lebih memilih asuransi swasta karena memang manfaatnya yang sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, tetapi lebih murah pembayaran kepesertaannya.
“Pada prinsipnya, Dinas Ketenagakerjaan yang utama untuk meng-cover karena perlindungan pekerja itu ada di undang-undang, utamanya harus BPJS yang meng-cover,” katanya.
Legislator dapil Jawa Tengah II itu berharap agar ke depan BPJS Ketenagakerjaan bisa meng-cover seluruh pekerja di seluruh wilayah Indonesia.
“Kalau sosialisasi bagus, mereka pasti akan ikut kepesertaannya. Komisi IX terus mendorong BPJS untuk bisa memaksimalkan ini,” tutup Ali.
(*/bpjsketenagakerjaan.go.id)
Comment