TEROPONGNTT, KUPANG – Kepala Ombudsman Perwakilan NTT, Darius Beda Daton mengatakan, hingga saat ini Ombudsman masih menerima komplain dengan substansi pengukuran dan mengurusan surat kapal melalui agen yang terjadi di Pelabuhan Labuan Bajo dan Pelabuhan Larantuka. Darius Beda Daton mengucapkan terima kasih, karena pengeluhan yang sama tidak terjadi lagi di KSOP Kupang.
Hal ini dikatakan Kepala Ombudsman Perwakilan NTT, Darius Beda Daton dalam sambutannya pada acara peresmian Ruang Pelayanan Publik Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Kupang di KSOP tersebut, Selasa (11/8/2020). Acara peresmian Ruang Pelayanan Publik tersebut dihadiri Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) VII Laksamana Pertama TNI IG. Kompiang Aribawa, General Manager (GM) PT. Pelindo III Pelabuhan Tenau Kupang, Kepala Kantor Imigrasi Kupang, Kepala Kantor Navigasi Kupang, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Tenau, para pimpinan perusahaan bidang pelayaran dan undangan lainnya serta serta seluruh jajaran KSOP Kupang.
“Kami berharap semua KSOP dan UPP melakukan pelayanan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 19 Tahun 2017 Tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lngkungan Kementerian Perhubungan. Karena hingga hari ini, kami masih menerima komplain dengan substansi pengukuran kapal dengan agen, masih terjadi di Pelabuhan Labuan Bajo-Manggarai Barat dan Pelabuhan Larantuka di Flores Timur,” kata Darius Beda Daton.
Beda Daton berharap, Kepala KSOP Kupang mau membantu mengkoordinasikan dengan Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Laut agar setiap masyarakat atau pengusaha bisa mengurus sendiri administrasi dan perijinan usaha kapalnya. Karena mengurus surat-surat kapal memelalui agen akan membuat biaya pengurusan menjadi lebih besar dan memberatkan.
“Mohon bantuan dikoordinasikan barangkali ke tingkat pusat, apakah memungkinkan orang bisa mengurus sendiri tanpa melalui agen, karena kalau tidak biaya dia mengurus jauh lebih besar dari yang diharapkan,” kata Beda Daton.
(max)
Comment