TEROPONGNTT, ENDE — Dari tahun ke tahun, keluhan sejumlah rekanan yang ada di Kabupaten Ende selalu sama yakni tidak ada asas pemerataan kepada semua rekanan baik itu untuk proyek APBD maupun ABPN. Hanya rekanan-rekanan tertentu saja yang menikmati proyek-proyek bernilai miliaran rupiah.
Ketua Forum Peduli Masyarakat Kecil (FPMK) Kabupaten Ende, Ardianus So, SP saat ditemui di Marga siswa PMKRI Ende, Minggu (19/8/2018) mengatakan, untuk Kabupaten Ende dugaan tersebut bukan barang baru. Inilah yang membuat masalah.
Menurut Ardianus So, mestinya pemerintah memperhatikan asas pemerataan bagi semua rekanan yang ada di Ende, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Semua harus dapat pekerjaan baik yang sumbernya dari APBD maupun APBN.
“Rekanan atau perusahaan semuanya bayar pajak. Jadi harus dapat pekerjaan. Tidak dibenarkan hanya orang-orang tertentu saja. Ini tidak adil,” kata Ardianus So.
Menurutnya, hal ini patut dipertanyakan, ada apa sehingga rekanan yang lain tidak dapat proyek, sedangkan semua syarat sudah dipenuhi bahkan sempurna.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Kabupaten Ende, Frans Lewang saat di konfirmasi terkait dugaan monopoli proyek di Ende, mengatakan dirinya tidak tahu. Semua sudah ada prosedur.
Frans Lewang mengatakan, itu diatur di Pokja sehingga tidak ada monopoli.
“Itu sudah ada di Pokja, tidak ada monopoli ” kata Frans Lewang dari atas mobilnya.
Saat ini, kata Frans Lewang, memang sementara proses tender dan beberapa hari lagi akan diumumkan sehingga tidak ada monopoli bagi rekanan tertentu. (Djolan)
Comment