TEROPONGNTT, ENDE — Komisi II DPRD Ende mempertanyakan penerimaan sewa alat di Dinas PU Kabupaten Ende yang diperoleh dari pihak ketiga. Pasalnya, sampai dengan bulan September 2019 baru mencapai delapan (8) juta rupiah.
Hal ini diungkapkan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Ende, Yohanes Marianus Kota kepada wartawan di gedung DPRD Ende, Rabu (16/10/2019). Pada sidang dengar pendapat dengan Bapenda Ende, kata Yohanes, dilaporkan tidak ada penerimaan dari Dinas PU, padahal ada begitu banyak alat berat yang selama ini disewakan kepada pihak ketiga.
“Sangat tidak masuk akal jika sampai terjadi demikian, karena memang semua orang tahu bahwa Dinas PU selama ini menyewakan alat milik pemerintah kepada pihak ketiga,” kata pria yang biasa disapa Yani Kota ini.
Menyikapi hal tersebut, lanjut Yani Kota, dalam waktu dekat pihaknya akan melihat secara langsung kondisi alat berat untuk memastikan apakah alat tersebut beroperasi atau tidak.
“Berdasarkan informasi dari tahun ke tahun semua alat di Dinas PU disewa oleh pihak ketiga, tetapi dilaporkan tidak ada penerimaan. Menjadi pertanyaan, kemana uang sewa alat tersebut?,” tegasnya.
Sementara Kepala Dinas PU Kabupaten Ende, Fransiskus Lewang yang ditemu wartawan di ruang kerjanya, Rabu (16/10/2019), menjelaskan, Dinas PU memiliki 19 alat berat tetapi dalam kondisi rusak ringan.
“Adapun jenis alat yang ada di Dinas PUPR antara lain Buldozer 3 buah, Loader 3 buah, Vibro 2 buah, Eksavator 1 buah, Kreser mobil dan lain-lain,” beber Frans
Dijelaskan Frans Lewang, alat memang ada tetapi kalau orang tidak sewa mau bagaimana dan kita tidak bisa paksakan.
Berkaitan dengan harga sewa alat, semuanya disesuaikan dengan Perda tetapi saat ini ada dua alat yang dititipkan dan sampai saat ini biaya sewa belum masuk dalam perda.
Diakui Frans, untuk tahun 2019 sampai dengan bulan September, penerimaan baru mencapai Rp12 juta dari target Rp348.730.000.
(Rian Laka)
Comment