DPW ISAA NTT Dukung Keputusan Pemerintah Mengenai Perusahaan Keagenan Kapal Wajib Miliki SUPKK

TEROPONGNTT, KUPANG — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Keagenan Kapal Indonesia atau Indonesia Shipping Agencies Association (ISAA) Provinsi NTT mendukung keputusan pemerintah yang menerbitkan regulasi bahwa usaha keagenan kapal wajib mengantongi Surat Izin Usaha Perusahaan Keagenan Kapal (SIUPKK).

Hal ini dikatakan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Keagenan Kapal Indonesia atau Indonesia Shipping Agencies Association (ISAA) Provinsi NTT, Usman Husin  bersama Sekretaris DPW ISAA Provinsi NTT,  Ignasius Charles Angliwarman di Kupang, Sabtu (6/2/2021).

Menurut Usman Husin, perihal usaha keagenan kapal merupakan amanat UU No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Permenhub No 11 Tahun 2016 yang telah diubah dengan Permenhub  Nomor 65 Tahun 2019 tentang Keagenan Kapal. Sehingga dalam pelaksanaannya  harus mengacu pada peraturan yang ada.

Sementara Sekretaris DPW ISAA Provinsi NTT,  Ignasius Charles Angliwarman menambahkan, bahwa  DPW ISAA Provinsi NTT meminta pihak KSOP dan UPP di wilayah Provinsi NTT agar mengikuti  aturan yang ada. Sehingga dapat memberi kelancaran dalam kegiatan usaha  di bidang angkutan perairan.

Sikap DPW ISAA Provinsi NTT ini sejalan dengan pernyataan Ketua Umum DPP Indonesia Shipping Agency Association (ISAA), Juswandi Kristanto yang mengatakan, usaha keagenan kapal tidak bisa sembarangan. Setiap usaha keagenan kapal wajib mengantongi Surat Izin Usaha Perusahaan Keagenan Kapal (SIUPKK). Dimana, usaha keagenan kapal asing di Indonesia ternyata juga mempunyai peranan vital dalam kelancaran pelayanan kapal dan barang di pelabuhan.

“Usaha keagenan kapal merupakan amanat UU Pelayaran dan PP No 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan yang pelaksanaannya diatur dalam PM Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal,” kata Juswandi di Jakarta, Jumat (5/2/2021), seperti dikutip dari Rakyatmerdeka.com.

Menurut  Juswandi, peran keagenan kapal justru memperkuat sinergi dan keberadaan perusahaan pelayaran yang bernaung di bawah Indonesia National Shippowners Association (INSA).

(max)