TEROPONGNTT, KUPANG — Dewan Pembina Wilayah (DPW) Seknas Jokowi NTT, Sabtu kemarin menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Agenda 45, Jalan Kesejahteraan Indonesia” di ruang Aula lantai dua Program Pascasarjana Undana Penfui, Sabtu (27/8/2022). FGD ini dimaksudkan untuk memberi kontribusi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) periode 2025-2045.
Selain itu, FGD tersebut juga mengajak seluruh komponen masyarakat untuk terlibat dan berpartisipasi aktif dalam menentukan arah pembangunan bangsa Indonesia jelas Ketua DPW Seknas Jokowi NTT, Donatus Arakiang,ST saat membuka acara tersebut. Tampil sebagai moderator pada FGD tersebut adalah Raymundus Penana Nuba.
Arakiang menjelaskan, FGD tersebut dihadiri oleh berbagai kalangan seperti akademisi, politisi, instansi pemerintah, praktisi, LSM, relawan, mahasiswa dan para wartawan media cetak maupun online. Ia menjelaskan, agenda 45 menjadi Langkah awal untuk merumuskan jalan kesejahteraan Indonesia dengan pengertian bahwa rencana dan pelaksanaan pembangunan fakus pada peningkatan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia.
“Jadi tim perumusan pada FGD terdiri dari lima pilar pembangunan yakni Pangan dan Energi materinya disampaikan, Dr.Ir.Leta Rafel Levis,M.Rur.Mnt. Materi Kebudayaan disampaikan, Dr. Karolus Kopong Medan, SH.,M.Hum dan Tata Kelola Pemerintahan dan Geo Politik disampaikan oleh Dr. John Kotan Stefanus, SH.,M.Hum, urai Donatus Arakiang.
Pada kesempatan itu Leta Rafel mengatakan, untuk mengatasi situasi pangan dunia, termasuk kondisi pangan di Indonesia saat ini dibutuhkan upaya terobosan. Salah satunya adalah soal bagaimana mempercepat adopsi teknologi pertanian dengan mengoptimalkan potensi pertanian, sumber daya alam dan sumber daya manusia. Semua mesti dilakukan dengan tetap memperhatikan kaidah kesinambunga alam.
Menurutnya, upaya mewujudkan ketahanan pangan tentu akan berhasil bila sektor pilar lain mendukung. Dengan lahan subur dan luas, ketahanan pangan berhasil bila menyatu dalam tata Kelola pemerintah yang baik. Demikian pula dukungan lain seperti kebijakan luar negeri yang sesuai dengan peta pergeseran kekuatan global sehingga kedaulatan pangan dapat tejaga dan terwujud. Peran tata kelola pemerintahan akan mampu menyediakan kebijkan, regulasi, undang-undang dan peningkatan Kerjasama di berbagai level dan bidang. Ini akan berperan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pangan dan energi berbasis pada pengetahuan teknologi dan manajemen lokal yang berdaya saing global, katanya.
Dr. John Kotan saat menyampaikan materi mengatakan bahwa forum FGD tersebut menjadi sangat penting dan bermanfaat untuk terus meneguhkan komitmen dan semangat diantara anak bangsa dalam mencegah dan memberantas radikalisme, juga merupakan inisiatif yang konstruktif untuk terus menggunakan spirit gotong royong antara berbagai pihak, sebagai kontribusi terhadap upaya untuk menciptakan Indonesia yang damai serta anti radikalisme.
“Saya sangat prihatin karena saat ini persatuan dan kesatuan bangsa semakin rapuh. Ancaman disintegrasi nasional, terjadi caci-maki selalu saja dihembuskan oleh kelompok-kelompok tertentu. Indonesia tidak akan ada, kalau tidak ada perbedaan. Karena itu tidak boleh ada mayoritas dan minoritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di NKRI ini,”katanya.
Dr.Karolus Kopong Medan pada kesempatan itu mengatakan Indonesia tergolong negara yang sangat majemuk baik dilihat dari sisi geografis maupun etnisnya. Dari sisi geografis, Indonesia tergolong negara yang paling terserak di muka bumi yang terdiri dari sekitar 17,667 pulau besar dan kecil.
Sedangkan, dari sisi etnis dan budaya, Indonesia juga termasuk negara yang paling hetrogen di dunia. Dimana terdapat lebih dari 300 kelompok etnis dan 50 rumpun Bahasa yang satu sama lain amat berbeda. Jadi semua itu pun ternyata tidak cukup untuk melukiskan kemajemukan Indonesia, sebab Indonesia juga amat majemuk secara ekonomi, sosial dan politis, katanya.
(ds/max)
Comment