# Jika Singgah di Pelabuhan Tenau Kupang
TEROPONGNTT, KUPANG — Kepala Seksi (Kasi) Angkutan Laut Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kupang, Eka Ariandi mengatakan, kapal asing yang singgah di Pelabuhan Tenau Kupang mendapat penunjukan perusahaan keagenan kapal dari pusat persetujuan keagenan kapal asing (PKKA).
Eka Ariandi mengatakan hal ini ketika dikonfirmasi melalui pesan whatsapp (WA), Sabtu (6/2/2021). Eka Ariandi dimintai tanggapannya terkait pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Keagenan Kapal Indonesia atau Indonesia Shipping Agencies (ISAA) Provinsi NTT, Usman Husin bersama Sekretaris DPW ISAA Provinsi NTT, Ignasius Charles Angliwarman, yang mendukung keputusan pemerintah mengenai terbitnya regulasi bahwa usaha keagenan kapal asing wajib mengantongi Surat Izin Usaha Perusahaan Keagenan Kapal (SIUPKK).
“Kalau untuk di wilayah Kupang, di tempat kami, sudah system inaportnet,” tulis Eka Ariandi dalam pesan WA-nya. Eka Ariandi mengatakan hal ini ketika ditanya, apakah masih ada perusahaan keagenan kapal di wilayah Kupang yang belum mengantongi SIUPKK.
Untuk diketahui, Inaportnet adalah portal elektronis yang terbuka dan netral guna memfasilitasi pertukaran data dan informasi layanan kepelabuhanan secara cepat, aman, netral dan mudah, yang terintegrasi dengan instansi pemerintah terkait, badan usaha pelabuhan dan pelaku industri logistik untuk meningkatkan daya saing komunitas logistik Indonesia.
Sementara perihal kapal asing yang mendapat penunjukan perusahaan keagenan kapal dari pusat persetujuan keagenan kapal asing (PKKA), dikatakan Eka Ariandi, untuk menjawabi pertanyaan wartawan Teropongntt.com, apakah kapal asing yang singgah di Kupang punya perusahaan keagenan kapal juga, atau bekerja sama dengan perusahaan keagenan kapal di daerah.
Diberitakan sebelumnya, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Keagenan Kapal Indonesia atau Indonesia Shipping Agencies Association (ISAA) Provinsi NTT mendukung keputusan pemerintah yang menerbitkan regulasi bahwa usaha keagenan kapal wajib mengantongi Surat Izin Usaha Perusahaan Keagenan Kapal (SIUPKK).
Hal ini dikatakan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Keagenan Kapal Indonesia atau Indonesia Shipping Agencies Association (ISAA) Provinsi NTT, Usman Husin bersama Sekretaris DPW ISAA Provinsi NTT, Ignasius Charles Angliwarman di Kupang, Sabtu (6/2/2021).
Menurut Usman Husin, perihal usaha keagenan kapal merupakan amanat UU No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Permenhub No 11 Tahun 2016 yang telah diubah dengan Permenhub Nomor 65 Tahun 2019 tentang Keagenan Kapal. Sehingga dalam pelaksanaannya harus mengacu pada peraturan yang ada.
Oleh karena itu, Sekretaris DPW ISAA Provinsi NTT, Ignasius Charles Angliwarman menambahkan, bahwa DPW ISAA Provinsi NTT meminta pihak KSOP dan UPP di wilayah Provinsi NTT agar mengikuti aturan yang ada. Sehingga dapat memberi kelancaran dalam kegiatan usaha di bidang angkutan perairan.
Sikap DPW ISAA Provinsi NTT ini sejalan dengan pernyataan Ketua Umum DPP Indonesia Shipping Agency Association (ISAA), Juswandi Kristanto yang mengatakan, usaha keagenan kapal tidak bisa sembarangan. Setiap usaha keagenan kapal wajib mengantongi Surat Izin Usaha Perusahaan Keagenan Kapal (SIUPKK). Dimana, usaha keagenan kapal asing di Indonesia ternyata juga mempunyai peranan vital dalam kelancaran pelayanan kapal dan barang di pelabuhan.
“Usaha keagenan kapal merupakan amanat UU Pelayaran dan PP No 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan yang pelaksanaannya diatur dalam PM Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal,” kata Juswandi di Jakarta, Jumat (5/2/2021), seperti dikutip dari Rakyatmerdeka.com.
Menurut Juswandi, peran keagenan kapal justru memperkuat sinergi dan keberadaan perusahaan pelayaran yang bernaung di bawah Indonesia National Shippowners Association (INSA).
(max)
Comment