TEROPONGNTT, KUPANG — Wakil Gubernur NTT, Drs. Josef A. Nae Soi, MM mengaskan, tempat-tempat pelayanan publik milik pemerintah harus mencantumkan maklumat layanan. Maklumat ini memiliki dasar dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Wagub NTT, Joesf Nai Soi menegaskan hal ini saat membuka Kegiatan Workshop Kajian Pelayanan Publik Tentang Tata Kelola Penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastra) di Hotel Neo Kupang, Kamis (13/9/2018). Kegiatan ini digelar oleh Ombudsman RI Perwakilan NTT.
“Kantor-kantor pemerintah wajib hukumnya menempelkan dan mencantumkan maklumat layanan. Maklumat ini berisi persyaratan tertulis bagaimana kita harus melayani hak dan kewajiban dari orang yang dilayani, ” kata Wagub NTT, Joesf Nai Soi.
Menurut Josef Nae Soi, maklumat pelayanan mesti terus disosialisasikan kepada masyarakat. Baik itu di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sampai pada tingkat desa. Karena itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
“Saya sangat konsen dengan hal ini karena saya terlibat dalam penyusunan Undang-Undang ini. Dua hari dua malam, kami diskusi sampai rumuskan tentang maklumat ini di Bogor sehingga saya sangat mengetahui jiwa dari maklumat ini, ” jelas Josef Nae Soi. (*/Siaran Pers Biro Humas NTT)
Comment