TEROPONGNTT, KUPANG — Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Tahun Buku 2020 PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) NTT memutuskan, menonaktifkan Ishak Eduard Rihi dari jabatan sebagai Direktur Utama (Dirut) Bank NTT. Ishak Eduard Rihi dinonaktifkan karena capaian laba bersih Bank NTT Tahun Buku 2019 tidak mencapai target Rp 500 miliar.
RUPS Luar Biasa PT. BPD NTT Tahun 2020 digelar secara virtual dan dipimpin Gubernur NTT, Viktor B. Laiskodat selaku pemegang saham pengendali. Sebelum digelar RUPS LB Tahun Buku 2020, terlebih dahulu digelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2019 guna mengevaluasi kinerja jajaran direksi bank kebanggan masyarakat NTT tersebut.
Seperti diberitakan Pos-Kupang.Com, Gubernur NTT, Victor Bungtilu Laiskodat selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP), ketika menggelar Konferensi Pers usai memimpin RUPS LB tersebut, menyampaikan bahwa sesuai dengan kesepakatan RUPS tahun buku 2018/2019, targetnya laba bersih yang ditetapkan sebesar Rp 500 miliar. Tapi ternyata capaiannya tidak sampai nominal tersebut.
“Jumlahnya sangat kecil, sekitar Rp200-an miliar. Oleh karena itu, RUPS memutuskan melakukan penyegaran dengan Dirut yang akan bergeser ke Direktur Kepatuhan karena perlu ada kerja yang lebih ekstrem dan profesional,” kata Victor B. Laiskodat.
Sementara timexkupang.com memberitakan, Direktur Utama (Dirut) Bank NTT, Ishak Eduard Rihi didepak dari jabatannya dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang digelar secara virtual, Rabu (6/5/2020). Posisi Dirut Bank NTT akan dijabat sementara oleh Alex Riwu Kaho yang sebelumnya menjabat Direktur Pemasaran Dana. Posisi yang ditinggalkan Alex akan diisi oleh Absalom Sine yang sebelumnya menjabat Direktur Pemasaran Kredit.
Hal ini dijelaskan Pemegang Saham Pengendali Bank NTT yang juga Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat usai RUPS-LB Bank NTT di Gedung Sasando, Jl. El Tari Kota Kupang, Rabu (6/5/2020).
Menurut Viktor, sesuai kesepakatan RUPS tahun 2018 dan 2019, target laba bersih yang harus dicapai Bank NTT adalah sebesar Rp 500 miliar. Namun hingga RUPS kali ini, target tersebut tidak tercapai. “Bahkan sangat kecil. Rp 200 miliar lebih saja. Jadi sesuai keputusan RUPS, kita melakukan penyegaran-penyegaran. Dirut kita nonaktifkan,” jelas Viktor kepada wartawan.
(*)
Comment