TEROPONGNTT, KUPANG — Anggota DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) dari Fraksi Partai Hanura, Jimy Sianto, secara resmi menggugat pimpinan DPRD NTT di Pengadilan Negeri (PN) Kupang. Gugatan Jimy Sianto telah didaftarkan PN Kupang, Selasa (4/12/2018) siang.
“Hari ini, sudah kami daftarkan gugatan pak Jimy Sianto Pengadilan Negeri (PN) Kupang dengan nomor perkara 308 perdata,” kata Kuasa Hukum Jimy Sianto, Fansisco Bessi saat menggelar jumpa pers di Swiss BelInn Kristal Kupang, Selasa (4/12/2018).
Selain pimpinan DPRD NTT, juga digugat Jimy Sianto yakni Ketua DPD dan Sekretaris DPD Partai Hanura NTT, Refafi Gah dan Siprianus Woka Ritan.
Pimpinan DPRD NTT yang digugat Jimy Sianto yakni Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno serta Yunus Takandewa, Alexander Ofong dan Gabriel Beri Bina selaku Wakil Ketua DPRD NTT.
Menurut Fansisco Bessi, Pimpinan DPD Partai Hanura NTT dan Pimpinan DPRD NTT digugat karena telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan yang telah merugikan kliennya, Jimy Sianto. Perbuatan tidak menyenangkan tersebut terkait pemberhentian Jimy Sianto dari jabatan sebagai Ketua Fraksi Partai Hanura DPRD NTT, serta terkait usulan surat pemberhentian dan pergantian antar waktu (PAW) yang diajukan oleh Partai Hanura.
Karena sudah masuk dalam proses hukum gugatan di pengadilan, kata Fransisco Bessi, maka pihaknya meminta agar pimpinan DPRD tidak memproses surat-surat dari partai Hanura terkait usulan pemberhentian dan PAW terhadap Jimy Sianto.
Menurut Fransisco Bessi, kliennya Jimy Sianto tidak pernah pindah partai politik dan masih tetap sebagai kader Partai Hanura. Apalagi, dalam dualisme kepemimpinan Partai Hanura dari tingkat pusat, Partai Hanura Kubu Oesman Sapta Odang (OSO) sudah menang di tingkat pengadilan negeri dan tingkat banding. Sementara Jimy Sianto masuk dalam kubu Partai Hanura pimpinan Oesman Sapta Odang (OSO).
Sidang gugatan Jimy Sianto terhadap Pimpian DPRD NTT dan Pimpinan DPD Partai Hanura NTT, kata Fransisco Bessi, akan disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Kupang pekan depan. Para wartawan akan mengawal proses persidangan perkaran gugatan terhadap pimpinan DPRD NTT dan Pimpinan DPD Partawi Hanura tersebut. (max)
Comment