# Tanggapi Sorotan Terkait Kisruh Penetapan Tarif Bongkar Muat Barang
TEROPONGNTT, KUPANG — Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Labuan Bajo, Simon Baun mengatakan, banyak yang belum paham mengenai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) otoritas pelabuhan. Kalau syahbandar memang memiliki tupoksi menyangkut keselamatan pelayaran, tetapi sebagai otoritas kepelabuhan memiliki tugas dan fungsi yang lebih luas.
Hal ini dikatakan Kepala KUPP Labuan Bajo, Simon Baun ketika dikonfirmasi pertelepon, Senin (3/8/2020). Menurut Simon Baun, tugas dan fungsi syahbandar berbeda dengan tugas dan fungsi KUPP sebagai otoritas pelabuhan.
Sebagai otoritas pelabuhan, kata Simon Baun, KUPP Labuan Bajo bekerja berdasarkan UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran; PP No. 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan; Permenhub no. KM. 63 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan, dan aturan terkait lainnya. KUPP Labuan Bajo tidak hanya berfungsi sebagai syahbandar yang mengurus tentang keselamatan pelayaran.
“Banyak komentar yang menilai KUPP Labuan Bajo hanya sebagai syahbandar. Kalau sebagai syahbandar memang hanya mengurus keselamatan pelayaran. Mkanya saya malas menanggapi setiap komentar di media, karena komentarnya tidak pas. Karena mereka belum paham benar tentang otoritas kepelabuhan. Bahkan, teman-teman media pun masih belum paham benar perbedaan antara syahbandar dan tupoksi otoritas kepelabuhan,” kata Simon Baun.
Dikatakan Simon Baun, tugas dan tanggung jawab otoritas pelabuhan antara lain menyediakan lahan daratan dan perairan pelabuhan; menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran, dan jaringan jalan; menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi Pelayaran; menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan; menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan; dan lain-lain.
Termasuk didalamnya, kata Simon Baun, menyusun tarif untuk ditetapkan menteri; menjamin kelancaran arus barang; melaksanakan kegiatan penyedian dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh penguna jasa yang belum di sediakan oleh BUP. Jadi tidak semata sebagai syahbandar yang mengurus keselamatan pelayaran.
“Pelabuhan Labuan Bajo itu belum menjadi pelabuhan komersial. Belum menjadi pelabuhan yang diusahakan secara komersial. Tidak seperti Pelabuhan Tenau Kupang yang dikelola secara komersial. Karena itu ada peran KUPP Labuan Bajo sebagai otoritas pelabuhan di sana,” kata Simon Baun.
Mengenai penetapan tarif bongar muat barang, kata Simon Baun, itu menyangut tata kelola jasa bongkar muat barang di pelabuhan. Ada tata caranya dalam perhitungan tarif bongkar muat barang dan pemerintah punya andil dalam perhitungan tarif ini. Kepentingan semua pihak harus diperhatikan dalam penentuan tarif tersebut.
“Kami tidak ada keberpihakan dalam penentuan tarif ini. Semuanya dilakukan sesuai prosedur dengan melibatkan semua pihak terkait. Karena sejak 24 tahun lalu, Pelabuhan Labuan Bajo tidak punya tarif dasar, sehingga didesain tarif dasarnya dan KUPP Labuan Bajo menjalankan fungsinya sesuai tupoksi yang ada,” kata Simon Baun.
Menurut Simon Baun, buruh adalah ujung tombak di pelabuhan, karena itu kesejahteraan buruh pelabuhan juga harus ikut diperhatikan. Buruh pelabuhan harus terlindungi dengan asuransi kecelakaan kerja, asuransi kesehatan dan hak-hak buruh lainnya. Karena itu, pemerintah harus membantu dan KUPP Labuan Bajo berfungsi sebagai mediator dalam masalah ini.
Sementara menyangkut Koperasi TKBM Pelabuhan Labuan Bajo, jelas Simon Baun, koperasi TKBM tersebut sudah ada sejak tahun 2011 namun mati suri. Kegiatan koperasi TKBM tidak berjalan karena masalah sumber daya manusia (SDM) pengelolannya. Karena itu, para tenaga kerja bongkar muat (TKBM) atau buruh pelabuhan meminta KSOP Labuan Bajo untuk membantu dan membimbing pengelolaannya sampai tenaga buruh pelabuhan sebagai anggota koperasi mampu atau siap mengelola sendiri.
“SDM tenaga buruh yang masih belum mampu mengelola sendiri koperasi TKBM inilah yang membuat otoritas pelabuhan membantu dan membimbing, sehingga Koperasi TKBM Pelabuhan Labuan Bajo bisa kembali aktif dan memberi manfaat bagi para anggotanya,” kata Simon Baun.
Mengenai hal ini, kata Simon Baun, sudah ia jelaskan dalam pertemuan bersama Bupati Manggarai Barat, Agustinus Ch Dula dan Ketua DPRD Manggarai Barat, Blasius Jeramun dalam rapat di kantor Bupati Manggarai Barat tanggal 29 Juli 2020. Mengenai hal ini akan ia jelaskan lagi dalam pertemuan dengan para pengusaha yang direcanakan digelar dalam pekan ini.
Sedangkan terkait pernyataan Anggota DPRD Manggarai Barat, Blasius Janu yang mengatakan, meminta Kementerian Perhubungan dan Dirjen Perhubungan Laut untuk mengganti dirinya dari jabatan Kepala KUPP Labuan Bajo, Simon Baun mengatakan, yang berwenang mengganti atau memindahkan kepala KUPP (kepala pelabuhan) adalah Menteri Perhubungan atau Dirjen Perhubungan Laut. Dirinya dipercaya menjadi Kepala KUPP Labuan Bajo tentu melalui pertimbangan dan dinilai mampu mengemban tanggung jawab yang dipercayakan.
“Yang berwenangan mengganti kepala KUPP adalah menteri perhubungan atau dirjen perhubungan laut. Saya dipercayakan menjadi kepala KUPP Labuan Bajo tentu melaui pertimbangan dan dinilai mampu untuk menjalankan tugas yang diberikan,” kata Simon Baun.
Menurut Simon Baun, dirinya selalu terbuka dan selalu berusaha menjalankan tugas dan tanggungjawab sesuai tupoksinya sebagai Kepala KSOP Labuan Bajo. Dasar pelaksanaan tugas adalah UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran; PP No. 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan; Permenhub no. KM. 63 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan, dan aturan terkait lainnya.
(max)
Comment