TEROPONGNTT, KUPANG — Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kupang secara resmi meluncurkan konten Frequently Asked Questions (FAQs) berbasis web seputar layanan perpajakan, pada Kamis (4/7/2019). Peluncuran konten ini sebagai komitmen dan wujud inovasi yang terus dikembangkan KPP Pratama Kupang guna meningkatkan kualitas pelayanan terhadap Wajib Pajak.
Demikian Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kupang, Moch. Luqman Hakim dalam press release-nya kepada kalangan media di Kupang, Kamis (4/7/2019). Menurut Luqman Hakim, latar belakang dibentuknya FAQs layanan perpajakan berbasis web tersebut, dikarenakan banyak Wajib Pajak yang datang ke Kantor Pajak menanyakan hal yang berulang.
“Dengan mengadopsi teknologi berupa QR code, KPP Pratama Kupang menyajikan layanan informasi perpajakan yang berbasis stakeholder oriented. Dengan kata lain, peningkatan mutu pelayanan perpajakan akan didasarkan dari perspektif Wajib Pajak,” kata Luqman Hakim.
Dengan adanya konten yang berbasis web ini, demikian Luqman Hakim, informasi layanan perpajakan dapat diperoleh hanya dengan men-scan QR code yang tersedia. FAQs ini sendiri terdiri dari tiga bagian utama, yaitu pertanyaan seputar Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengusaha Kena Pajak (PKP), Surat Pemberitahuan (SPT), dan pertanyaan yang sering ditanyakan di loket Help Desk.
Berbagai informasi mulai dari tata cara pendaftaran, syarat-syarat permohonan terkait perpajakan, jangka waktu permohonan hingga permasalahan seputar aplikasi perpajakan dibahas tuntas dalam FAQs tersebut.
Tujuan besar dari layanan ini, menurut Luqman Hakim, adalah memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak untuk mengakses informasi perpajakan melalui smartphone mereka masing-masing sehingga Wajib Pajak dapat memperoleh informasi perpajakan dimana saja mereka berada hanya dengan men-scan QR code tersebut. Inovasi ini merupakan embrio dari inovasi berbasis IT yang nantinya akan dikembangkan oleh KPP Pratama Kupang.
Harapannya adalah Wajib Pajak paham terhadap kewajiban perpajakannya dan seputar informasi perpajakan. Pada akhirnya diharapkan inovasi ini mampu menjadi salah satu kontribusi untuk mewujudkan misi Direktorat Jenderal Pajak yaitu mewujudkan voluntarily tax compliance.
(Max/Siaran Pers KPP Pratama Kupang)
Comment