DaerahEkbisNasionalPariwisata

Menteri Perhubungan RI: Sektor Transportasi Harus Jamin Konektivitas

256
×

Menteri Perhubungan RI: Sektor Transportasi Harus Jamin Konektivitas

Sebarkan artikel ini

TEROPONGNTT, KUPANG — Seluruh jajaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI, diingatkan untuk konsisten mengelola pemerintahan yang baik (good governance). Jajaran Kementerian Perhubungan diinstruksikan untuk menghilangkan praktek korupsi, pungutan liar (pungli) dan gratifikasi serta berkomitmen membangun jasa transportasi yang berkeadilan, guna mendukung roda perekonomian nasional.

“Saya tekankan kembali agar seluruh program kerja yang telah ditetapkan pada tahun 2017 dapat segera dilaksanakan secara efisien, akuntabel dan transparan tanpa adanya penyelewengan,” kata Menteri Perhubungan Republik Indonesia (RI), Budi Karya Sumadi, dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan  Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya, saat bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) pada Peringatan Hari Perhubungan Nasional Tingkat Provinsi NTT, di halaman Kantor Gubernur NTT, Senin (18/9/2017) pagi.

Pada bagian lain, Budi Karya Sumadi mengatakan, Kementerian Perhubungan sebagai regulator memiliki peranan yang cukup krusial dalam mendukung roda perekononian dan memperlancar mobilitas penduduk demi terciptanya konektivitas antar daerah.

Dengan begitu, lanjut Budi Karya Sumadi, pembangunan sektor transportasi harus menjamin konektivitas dan aksesibilitas ke seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote.

Dikatakan Budi Karya Sumadi, sebagaimana implementasi program Nawacita, Kementerian Perhubungan diharapkan mampu mewujudkan konektivitas antar pulau sejalan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo, dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Timur. Dalam KTT itu, Indonesia akan memberi prioritas pada program pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim untuk memperlancar arus logistik nasional.

Selain itu, kata Budi Karya Sumadi, diperlukan deregulasi terhadap aturan-aturan yang menghambat distribusi logistik nasional. Kementerian Perhubungan telah menyelesaikan beberapa deregulasi terkait dengan paket kebijakan ekonomi ke 15, yaitu menciptakan sektor logistik yang dapat mendorong terwujud iklim investasi.

“Tantangan dunia transportasi semakin kompleks seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi. Untuk menjawab tantangan itu, kita dituntut mampu beradaptasi dan terus berinovasi,” tambahnya.

Budi Karya Sumadi mengatakan, sumber daya manusia (SDM) perhubungan dituntut untuk memberikan layanan transportasi kepada masyarakat sejalan dengan tema Hari Perhubungan Nasional 2017, yaitu Melalui Hari Perhubungan Nasional Tahun 2017, Kita Tingkatkan Soliditas, Sinergitas dan Kerja Bersama dalam mewujudkan Transportasi yang Handal, Berdayasaing dan Memberikan Nilai Tambah.

Sementara Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, atas nama pemerintah dan masyarakat Nusa Tenggara Timur, nenyampaikan selamat kepada jajaran perhubungan dan terimakasih atas seluruh kinerja yang telah ditunjukan selama ini.

Harapannya, kata Frans Lebu Raya, bertepatan dengan peringatan Hari Perhubungan Nasional, jajaran perhubungan terus berupaya sekuat tenaga meningkatkan kinerjanya, memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik dan ramah serta terus berupaya mewujudkan sistem perhubungan yang lancar, aman, selamat dan nyaman.(*/ Siaran Pers Biro Humas NTT)

Comment