TEROPONGNTT, KUPANG — Setiap tahun ada program pemetaan mutu sekolah. Hanya saja progresnya masih lama, respons sekolah di NTT masih rendah. Kendalanya adalah hal teknis dan dana. Laptop yang terinstal dapodik pun hanya satu di operator.
Demikian dikatakan Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi NTT, Minhajul Ngabidin, S.Pd, M.Si ketika ditemui di ruang kerjanya, Selasa (17/10/2017). Hanya memang, kalau sekolah tidak melakukan pemetaan mutu sekolah, juga tidak ada konsekuensi langsung bagi sekolah.
“Setiap tahun sekolah ada program pemetaan mutu. Jadi, sekolah harus mengisinya. Cuma progresnya masih lama, karena respons sekolah. Kendalanya teknis, dana,” kata Kepala LPMP Provinsi NTT, Minhajul Ngabidin, S.Pd, M.Si.
Menurut Minhajul, supaya sekolah bisa mengisi program pemetaan mutu, harus ada computer atau laptop yang terinstal dapodik, yang kemudian dibuatkan LAN, sehingga berfungsi sebagai server. Yang jadi masalah, laptop yang diinstal dapodik tidak ada. Hanya ada satu yang dimiliki operator LPMP, bukan dimiliki sekolah.
“Kalau di Jawa, sekolah ada laboratorium komputer yang terinstal dapodik. Beda dengan di NTT. Di sini, sekolah masih urus dapodik,” kata Minhajul.
Selain itu, kata Minhajul, kalau sekolah tidak melakukan program pemetaan mutu, tidak ada sanksi langsung yang diterima sekolah. Cuma seolah tidak memiliki peta mutu yang bisa dikirim ke kementerian pendidikan di Jakarta.
“Ini hanya program pemetaan mutu. Sekolah kalau tidak melakukan, tidak ada sanksi langsng. Cuma sekolah tidak ada peta mutu yang bisa dikirim ke pusat. Misalnya, dana BOS ditahan, atau sertifikasi ditahan, tidak ada sanksi seperti itu. Cuma pasti ada dampak tidak langsungnya,” kata Minhajul.
Minhajul berharap, suatu saat sekolah bisa memiliki koputer atau laptop yang terinstal dapodik sehingga bisa membuat pemetaan mutu sekolah. Sehingga bisa dianalisa dengan baik, seperti apa mutu sekolah di NTT ini. (max)
Comment