TEROPONGNTT, KUPANG – Di atas lahan Hak Guna Usaha (HGU) no.6/1992 seluas 3,720 Ha yang dimiliki PT Panggung Guna Ganda Semesta (PGGS) di wilayah Kabupaten Kupang, ada kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan lain. Bagaimana perusahaan tersebut bisa mendapatkan ijin usaha industri menimbulkan pertanyaan.
Demikian dikatakan Kuasa Hukum PT Panggung Guna Ganda Semesta (PGGS), K.P. Henry Indraguna, C.L.A., C.L.L kepada wartawan dalam jumpa pers yang digelar di Transmart Kupang, Selasa (16/10/2018) siang. Jumpa pers digelar usai mengikuti sidang gugatan PT Panggung Guna Ganda Semesta (PGGS) terhadap tergugat Pemkab Kupang dan tergugat intervensi PT Garam Indo Nasional (GIN) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang.
Menurut Henry Indraguna, saat ini pihaknya sedang mengumpulkan bukti-bukti terkait proses penerbitan ijin usaha industri yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Kupang kepada perusahaan lain, sehingga perusahaan lain bisa melaksanakan ijin usaha diatas lahan HGU milik PT Panggung Guna Ganda Semesta (PGGS). Pihaknya juga berencana membawa kasus penerbitan perijinan tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kami sedang mengumpulkan bukti-bukti. Setelah kami mendapatkan dua alat bukti yang cukup, proses penerbitan perijinan ini akan kami laporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena diduga ada faktor lain yang membuat lolosnya penerbitan ijin usaha industri tersebut,” kata Henry Indraguna.
Untuk diketahui, PT Panggung Guna Ganda Semesta (PGGS) kini menggugat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan PT Garam Indo Nasional (GIN) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang. Perkara gugatan PT Panggung Guna Ganda Semesta (PGGS) tersebut kini sedang dalam masa persidangan di PTUN tersebut.
Pemkab Kupang dan PT Garam Indo Nasional (GIN) digugat di PTUN Kupang terkait pengelolaan lahan Hak Guna Usaha (HGU) no.6/1992 seluas 3,720 Ha di wilayah Kabupaten Kupang yang dimiliki PT Panggung Guna Ganda Semesta (PGGS). Karena di atas lahan HGU tersebut ada kegiatan usaha dari perusahaan PT Garam Indo Nasional (GIN) dengan mengantongi ijin usaha industri dari Pemerintah Kabupaten Kupang. (max)
Comment