TEROPONGNTT, KUPANG – Setelah menahan diri selama lebih dari dua tahun, Mantan Direktur Utama (Dirut) Bank NTT, Izak Eduard Rihi, akhirnya mengambil langkah hukum dengan menggugat Gubernur NTT, Viktor B Laiskodat bersama para Bupati/Walikota se-NTT selaku Pemegang Saham Bank NTT senilai Rp 64,6 milar di Pengadilan Negeri (PN) Kupang. Sidang pertama gugatan Mantan Dirut Bank NTT, Izak Eduard Rihi, dengan agenda mediasi terpaksa ditunda karena pihak tergugat belum semuanya hadir.
Sidang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Kupang, Rabu (4/1/2023), dipimpin Ketua Majelis Hakim, Wari Juniati, S.H., M.H didampingi dua hakim anggota. Pihak penggugat Mantan Dirut Bank NTT, Izak Eduard Rihi tampak didampingi kuasa hukumnya, Erwan A. Fanggidae, SH M.Hum dan rekan, sementara pihak tergugat yang hadir adalah kuasa hukum Gubernur NTT yang sekaligus kuasa hukum Bupati Sumba Timur,, kuasa hukum Bupati Kupang, Kuasa hukum Bupati TTS, kuasa hukum Bupati Belu, kuasa hukum Bupati Lembata dan Kuasa Hukum Bupati Alor, serta kuasa hukum PT. Bank Pembangunan daerah (BPD) NTT. Sementara kuasa hukum bupati lainnya dan juga pemegang saham pribadi Bank NTT yang lain tampak belum hadir.
Karena belum semua pihak tergugat hadir, maka majelis hakim menyatakan, sidang dengan agenda mediasi ditunda hingga tanggal 1 Februari 2023. Lamanya waktu penundaan sidang karena memperhatikan alasan cuaca buruk akibat musim hujan yang kini sedang terjadi. Dengan harapan, pada siding berikutnya para pihak bisa semuanya hadir, karana jika tidak hadir lagi maka peluang siding mediasi hanya sebanyak tiga kali.
Kepada para wartawan usai sidang mediasi dinyatakan ditunda, Mantan Dirut Bank NTT, Izak Eduard Rihi bersama tim kuasa hukumnya, mengatakan, karena sidang ditunda maka berarti sidang mediasi belum dilakukan. Karena itu, materi gugatan terhadap Gubernur NTT, Viktor B. Laiskodat dan para bupati/walikota sebagai pemegang saham Bank NTT, serta tergugat PT. BPD NTT dan para pemegang saham pribadi lainnya, belum dibacakan di persidangan.
“Karena sidang mediasinya ditunda dan belum ada hasilnya, maka tentu belum sampai pada tahap sidang dengan agenda pembacaan materi gugatan. Jadi kami belum bisa jelaskan secara rinci mengenai materi gugatan,” kata Erwan A. Fanggidae, SH M.Hum selaku kuasa hukum mantan Dirut Bank NTT.
Meski demikian, Mantan Dirut Bank NTT, Izak Eduard Rihi mengakui kalau materi gugatannya terhadap Gubernur NTT dan para bupati/walikota selaku pemegang saham Bank NTT adalah gugatan perbuatan melawan hukum senilai Rp 64,6 milar, terkait dengan penonaktifan dirinya dari jabatan sebagai Dirut Bank NTT yang dinilai sebagai perbuatan melawan hukum usai digelarnya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa (LB) pada Rabu, 6 Mei 2020.
(max)
Comment